Sebagian orang tua santri mengeluhkan mahalnya biaya sekolah pondok pesantren. Sebagian pengurus pondok pesantren juga mengeluhkan sulitnya mengelola pondok pesantren dengan biaya yang minimal dan terpaksa harus menaikkan biaya masuk dan SPP pondok pesantren. Bagaimana solusi hal ini? Kedua pihak baik orang tua santri dan pengurus pondok pesantren perlu dipahamkan kembali mengenai proses pendidikan.

Bagi orang tua santri perlu paham bahwa:

1. Yang namanya pendidikan itu perlu biaya, bahkan dahulu ulama menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk proses pendidikan mereka. Ada di antara mereka sampai bangkrut jatuh miskin karena menuntut ilmu.

Syu’bah, beliau berkata,
مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ أَفْلَسَ
“Barangsiapa yang menuntut ilmu hadist/belajar agama maka akan bangkrut” (Jaami’u bayaanil ‘ilmi wa fadhlihi I/410 no.597)

Ibu dari Rabi’ah Ar-ra’yi guru Imam Malik menghabiskan 30.000 dinar (1 dinar hampir mendekati 2 juta rupiah, totalnya mendekati angka Triliun)  untuk pendidikan anaknya, tatkala suaminya pulang dan menagih harta yang di titip terjadi perbincangan,
فقالت أمه: أيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار، أَوْ هذا الَّذِي هو فيه من الجاه، قَالَ: لا وَالله إِلا هذا، قالت: فإني قد أنفقت المال كله عَلَيْهِ، قَالَ: فوالله ما ضيعته
“Ibu Rabi’ah berkata kepada suaminya, ‘Mana yang engkau sukai antara 30.000 dinar atau kedudukan yang dia (anakmu) peroleh?’ Suaminya berkata, ‘Demi Allah aku lebih suka yang ini (kedudukan ilmu anaknya)’, Ibu Rabi’ah berkata, ‘Saya telah menghabiskan seluruh harta tersebut untuk mendapatkan seperti sekarang ini’ Suaminya berkata, ‘Demi Allah, engkau tidak menyia-nyiakannya.’ (Tarikh Baghdad 9/414) [1]

2. Apabila ingin “mengeluhkan” biaya pondok yang mahal, hendaknya melakukan komunikasi dengan pihak pondok pesantren. Tidak hanya mengeluh “di belakang” atau hanya mencela beramai-ramai tanpa memberikan solusi. Bisa jadi pengurus pondok pesantren benar-benar kesulitan mendapatkan sumber dana operasional karena tidak ada donatur ataupun masih tahap merintis di awal-awal.
Orang tua santri dapat memberikan bantuan dengan membentuk “forum wali santri” dan membantu melobi-lobi agar pondok pesantren mendapatkan bantuan dana dari luar atau mengusulkan ada metode subsidi silang antara orang tua miskin dan kaya.

3. Orang tau santri juga perlu paham bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki channel-channel dana pembangunan pondok dan operasional. Terkadang guru digaji apa adanya bahkan di bawah standar UMR. Jangan sampai “guru dituntut ikhlas mengajar, tetapi orang tua santri tidak dituntut ikhlas membayar kewajiban (alias mental gratisan)”.

4. Apabila masih mengeluhkan juga dan tetap tidak bisa membantu, masih banyak cara lain untuk bisa melakukan pendidikan. Misalnya “home schooling” di rumah dengan biaya yang tidak terlalu banyak atau dengan sekolah yang lebih rendah biayanya meskipun tidak favorite menurut penilaiannya atau sekolah yang agak jauh sedikit dari rumah dengan kualitas yang sama.

Bagi pengurus pondok pesantren hendaknya memperhatikan:
1. Apabila pondok pesantren dibangun dengan mayoritas donasi dari kaum muslimin. Hendaknya tidak boleh ada niat mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pondok pesantren. Hendaknya diusahakan pendapatan pengurus sama atau rata-rata dengan pondok/sekolah yang ada di sekitar kotanya. Diusahakan gaji guru tidak dibawah standar kota/daerah tersebut. Demikian juga uang pembangan dan SPP, hendaknya diusahakan sama atau rata-rata dengan pondok pesantren di sekitarnya.
Jangan sampai sekolah yang dibangun dengan donasi kaum muslimin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya saja karena orientasinya adalah mengejar keuntungan untuk pengurus.
Apabila sekolah tersebut dibangun dengan dana pribadi, maka terserah yang punya sekolah apabila menetapkan harga SPP demikian. Bisa jadi ia ingin membangun sekolah yang kualitasnya bagus dan tentu butuh biaya yang tinggi juga (ada harga, ada kualitas).

2. Tujuan dibentuknya yayasan adalah untuk kegiatan sosial dan bukan tujuan utamanya mencari keuntungan atau berorientasi dengan keuntungan. Yayasan adalah tempat orang menyalurkan hartanya untuk umat, bukan tempat untuk orientasi mencari kekayaan. Jangan sampai yayasan disangka menjadi milik pribadi dan kepengurusannya seperti kerajaan yang diturunkan terus kepada anak-cucunya, padahal dibangun bersama-sama dan menggunakan dana umat.

3. Hendaknya membangun pondok pesantren lebih fokus ke “fungsi” bukan fokus ke “mempercantik dengan kebutuhan tersier” bangunan pesantren serta sarana dan prasarananya. Demikian juga pengadaan barang-barang tersier yang seharusnya mendahulukan kebutuhan primer.

4. Hendaknya pengurus yayasan benar-benar teliti dan profesional dalam menggunakan uang umat karena akan dipertanggungjawabkan juga. Hendaknya jelas penggunaannya dengan laporan yang jelas. Lebih baik ada laporan donasi dan dilaporkan terbuka kepada umat melalui web dll (apabila buka donasi terbuka, maka laporan donasi juga secara terbuka). Tidak bijak apabila sangat sering buka donasi, tetapi tidak ada laporan (secara umum) kepada publik mengenai penggunaan uang donasi tersebut.

Perlu kita ingat bahwa dana yayasan adalah amanah umat dan harta adalah fitnah terbesar umat Muhammah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ
“Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah (ujiannya) dan fitnah umatku adalah harta” (HR. Bukhari)[2]

Mohon maaf yang kami sampaikan ini mungkin bukanlah solusi yang terbaik, bisa jadi juga solusinya tidak tepat (mohon dikoreksi). Kami hanya berbagi pengalaman ketika pernah mendapat amanah menjadi ketua sebuah yayasan dan mengurusi pendidikan termasuk sekolah. Hal ini menjadi catatan bagi diri kami pribadi (terutama) dan kaum muslimin. 

@ Lombok, Pulau seribu masjid

Penyusun: Raehanul Bahraen
Artikel www.muslimafiyah.com



Catatan kaki:
[1] Silahkan baca tulisan kami lebih lanjut:
“Berkorban harta untuk menuntut ilmu”
https://muslim.or.id/43401-berkorban-harta-untuk-menuntut-ilmu.html

[2] Silahkan baca tulisan kami lebih lanjut:
“Ustadz Dan Ulama Juga Diuji Dengan Fitnah Harta”
https://muslimafiyah.com/ustadz-dan-ulama-juga-diuji-dengan-fitnah-harta.html